AD ART PPNI

ANGGARAN DASAR  DAN  RUMAH  TANGGA

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

( AD/ART  PPNI )

MUKADIMAH

Kami komunitas keperawatan Indonesia menyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah bagi perjuangan profesi dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945.

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari berbagai organisasi keperawatan untuk menyatukan diri dan membentuk suatu organisasi profesi keperawatan di Indonesia. Organisasi profesi yang dimaksud Persatua Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan komunitas keperawatan di Indonesia sebagai sarana yang kuat bagi komunitas keperawatan dan peduli terhadap asuhan keperwatan professional yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan komunitas keperawatan Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI.

Pasal 2

Bentuk Organisasi

Organisasi PPNI berbentuk kesatuan dimana Kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Musyawarah Nasional.

PPNI merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan professi.

Pasal 3

Waktu Pendirian

Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 sebagai hasil fusi dari berbagai organisasi keperwatan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 4

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dengan pengurus Pusat berada di Ibukota Negara.

Pasal 5

Lambang Organisasi

Lambang PPNI berbentuk lingkaran yang berisi sebuah segi lima hijau tua dengan dasar kuning emas dan sebuah lampu putih yang berlidah api lima Kab/Kota warna merah dengan tulisan PERSATUAN PERAWAT INDONESIA-PPNI pada bingkai lingkaran.

BAB II

SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Sifat

PPNI adalah salah satu-satunya organisasi Profesi Perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat Indonesia.

Pasal 7

Azas

Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi keperawatan yaitu pengasuhan (Caring), pemeliharaan (nurturing), altrurisme dan holistik.

Pasal 8

Tujuan

1)      Memantapkan perstuan dan kesatuan yang kokoh antar perawat.

2)      Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepeawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3)      Mengembangkan karir dan prestasi kerja bagi tenaga keperwatan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga keperawatan.

4)      Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam mengunakan hak politik dan hukum .

5)      Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, lembaga dan institusi lain baik didalam maupun diluar negeri.

BAB III

PERANAN DAN FUNGSI

Pasal 9

1)      PPNI berperan sebagai regulator dengan fungsi sertifikasi dan memfasilitasi registrasi

lisensi.

2)      PPNI berperan sebagai penata kehidupan keprofesian dengan fungsi menata organisasi; pendidikan dan pelatihan; pelayanan keperawatan; pengembangan hubungan masyrakat dan kerjasama.

3)      PPNI berperan sebagai fasilitator dalam merespons peningkatan kesejahteraan; dengan fungsi fasilitas pengembangan karir, system penghargaan; dan pelaksanaan hak politik serta hak hukum.

BAB IV

KENGGOTAAN

Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Anggota PPNI terdiri dari :

1.      Anggota Biasa

2.      Anggota Khusus

3.      Anggota Kehormatan

BAB V

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi

1)      Susunan organisasi terdiri dari Organisasi Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Komisariat.

2)      Dapat dibentuk organisasi perwakilan luar negeri yang disebut dengan Pengurus PPNI Perwakilan (diikuti nama Negara)

3)      Dapat dibentuk organisasi Ikatan dan Himpunan Perawat seminar, Ikatan perawat spesialis sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4)      Dapat dibentuk Majelis kolegium dan Kolegium Keperawatan.

Pasal 12

Susunan Pengurus Organisasi

Susunan Pengurus Organisasi terdiri dari :

§  Pengurus Pusat

§  Pengurus Propinsi

§  Pengurus Kab/Kota

§  Pengurus Komisariat

§  Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 13

Komposisi Kepengurusan

1)      Komposisi Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.

2)      Kepengurusan bersifat kolektif.

Pasal 14

Masa Kepengurusan

1)      Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dipilih untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.

2)      Ketua Umum, ketua Propinsi, Ketua Kab/Kota tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB VI

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Kewenangan

1)      Pengurus Pusat berwenang :

a)      Menentukan kebijakan organisasi ditingkat nasional berdasarkan AD/ART dan Rekomendasi Musyawarah Nasional dan atau hasil Rapat Kerja Nasional.

b)      Menentukan dan mensyahkan kompetensi perawat

c)      Mengangkat dan mengambil keputusan terhadap seseorang yang berjasa terhadap profesi Keperawatan untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

d)      Bertindak untuk dan atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik didalam maupun diluar negeri.

e)      Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) diatas dinyatakan syah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Seketaris Jenderal

f)       Mewakili organisasi di dalam dan diluar pengadilan

g)      Mensyahkan komposisi dan personalia pengurus Propinsi

2)      Pengurus Propinsi

a)      Menentukan kebijakan oraganisasi di tingkat wilayah kerjanya berdsarkan AD/ART, Rekomundasi Munas, Musyawarah Kerja Nasional, dan Kebijakan Pengurus Pusat, Musyawarah Propinsi dan Rapat Kerja Propinsi.

b)      Mensyahkan komposisi dan personalia pengurus Kab/Kota.

3)      Pengurus Kabupaten / Kota

a)      Menentukan kebijakan organisasi ditingkat Propinsi kerjanya berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Munas dan Kebijakan Pengurus Pusat, rekomendasi Musyawarah Propinsi dan Rapat Kerja Propinsi dan Rekomendasi Musyawarah Kab/Kota serta rekomendasi Rapat Kerja Kab/Kota.

b)      Mensyahkan komposisi dan personalia pengurus Komisariat.

4)      Pengurus Komisariat

Memungut iuran Anggota dari anggota komisariat yang bersangkutan dan mendistribusikan hak pengurus Kab/Kota, Pengurus Propinsi dan Pengurus Pusat secara langsung melalui rekening masing-masing.

Pasal 16

Kewajiban

1)      Pengurus pusat

a)      Menyampaikan pertangungjawaban organisasi pada Musyawarah Nasional

b)      Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART

c)      Memberikan pengakuan kompensasi perawat Indonesia

d)      Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Propensi, Kab/Kota.

2)      Pengurus Propinsi

a)      Menyampaikan pertangungjawaban organisasi pada Musyawarah Propinsi

b)      Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART

c)      Melaksanakan dan tunduk kepada keputusan yang telah diambil oleh Pengurus Pusat

d)      Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Kab/Kota sampai ke Pengurus Komisariat

3)      Pengurus Kab/Kota

a)      Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Kab/ Kota

b)      Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART

c)      Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Komisariat sampai ke Anggota

4)      Pengurus Komisariat

a)      Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Rapat Angota

b)      Melakasanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART

c)      Melaksanakan pembinaan organisasi terhadap Anggota

d)      Menyetorkan iuran anggota yang menjadi hak Pengurus Kab/ Kota, Pengurus Propensi dan Pengurus Pusat melaluai rekening masing-masing

e)      Melaksanakan pembinaan anggota dalam kepengurusannya

BAB VII

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 17

Pembentukan

Dewan Pertimbangan dibentuk melalui keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Propinsi / Musyawarah Kab/ Kota

Pasal 18

Kewenangan

Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus PPNI sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi

Pasal 19

Susunan dan Kompensasi Kepengurusan

1)      Dewan Pertimbanagan berada di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi dan Pengurus Kab/ Kota.

2)      Komposisi Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretris dan dua sampai empat orang Anggota.

Pasal 20

Tugas Pokok

Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada Pengurus PPNI dalam lingkup tingkat kepengurusan yang bersangkutan baik diminati mapun tidak dinimati demi kemjuan pengembangan organisasi dan profresi Keperawatan.

BAB VIII

IKATAN, HIMPUNAN DAN KOLEGIUM

Pasal 21

Demi kemjuan dan pengembangan profesi Keperwatan serta peningkatan pelayanan keperawatan dapat dibentuk Ikatan, Himpunan dan Kolegium sesuia rumpun keilmuan, dan spesialisasi keperawatan.

Pasal 22

Pembentukan Ikatan dan Himpunan

1)      Ikatan dan Himpunan pertama kali dibentuk di tingkat nasional

2)      Kepengurusan Ikatan dan Himpunan dibentuk sampai tingkat Propinsi.

3)      Pembentukan berproses dengan mengajukan naskah akademik dan draft AD/ART hasil pra Kongres,kepada pengurus Pusat PPNI sebagai bahan pertimbangan terbentuknya ikatan dan Himpunan

4)      Apabila Naskah Akademik telah disetujui Pengurus Pusat PPNI calon Ikatan dan Himpunan harus menyelenggarakan Kongres sebagai prosesi pembentukan Ikatan dan

atau Himpunan yang sah.

5)      Kongres berwenang memilih Ketua Umum Ikatan dan atau Himpunan, menyepakati Naskah Akademik, AD/ ART serta Keputusan lain yang berkaitan dengan Ikatan dan atau Himpunan.

Pasal 23

Pembentukan Kolegium dan Majelis Kolegium

1)      Kolegium dapat dibentuk berdasarkan Musyawarah Pakar Kepetawatan sesuai bidang keilmuan keperawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan keperawatan dan perkembangan keilmuan.

2)      Pimpinan Kolegium dipilih oleh dan dari Anggota Kolegium

3)      Majelis Kolegium terdiri atas para ketua Kolegium

4)      Pimpinan Majelis Kolegium dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Kolegium

5)      Kolegium dan Majelis Kolegium disyahkan dan dilantik dalam Musyawarah Nasional

PPNI

6)      Kolegium dan Majelis Kolegium hanya ada ditingkat nasional.

Pasal 24

Kedudukan

1)      Ikatan/Himpunan/Kolegium bertanggung jawab kepada PPNI Pusat

2)      AD/ ART Ikatan/ Himpunan/ Kolegium harus mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat PPNI

3)      AD/ ART Ikatan/ Himpunan/ Kolegium yang telah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PPNI berstatus memiliki kekuatan hukum.

Pasal 25

Kewenangan

1)      Membina anggota Ikatan/ Himpunan/ Kolegium

2)      Memberikan masukan kepada PPNI untuk pengembangan profesi

3)      Menjadi pelaksana kerja sama antara PPNI dengan pihak lain dalam wilayah kerja Ikatan dan Himpunan

4)      Kolegium berwenang menyusun standart kurikulum pendidikan, standar penyelemggaraan pendidikan dan uji kompetensi

5)      Majelis Kolegium berwenang menjaga keserasian pelaksanaan tugas antar kolegium

6)      Kewenangan kolegium dan Majelis Kolegium diatur secara rinci dalam peraturan Majelis Kolegium.

Pasal 26

Tugas Pokok

Ikatan dan Himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan profesi dalam kekhusannya serta memberikan m,asukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi kekhususan dimaksud.

Pasal 27

Susunan dan Komposisi Kepengurusan

1)      SusunanKepengurusan Ikatan dan Himpunan terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi

2)      Pengurus Pusat Ikatan dan Himpunan disyahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat PPNI

3)      Pengurus Pusat Ikatan dan Himpunan disyahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan dengan diketahui dan disaksikan oleh Pengurus Propinsi PPNI.

Pasal 28

Komposisi Kepengurusan

Komposisi kepengurusan Ikatan dan atau Himpunan disesuaikan dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan AD/ ART Ikatan dan atau Himpunan.

Pasal 29

Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan Ikatan/ Himpunan/ Kolegium adalah 5 (lima) tahun.

BAB IX

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN

Pasal 30

Pembentukan dan Kedudukan

1)      Majelis Kehormatan Etik dibentuk oleh Pengurus Pusat

2)      Majelis Kehormatan Etik berkedudukan di Pengurus Pusat dan membentuk perwakilan di tingkat Pengurus Propinsi

3)      Majelis Kehormatan Etik bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat

Pasal 31

Kewenangan

Majelis Kehormatan Etik berwenang menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi keperawatan kepada Pengurus Pusat PPNI.

Pasal 32

Tugas Pokok

1)      Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Keperawatan

2)      Membuat pedoman penerapan etika dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian pertentangan etik dalam pelayanan keperawatan

Pasal 33

Komposisi kepengurusan

Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari:

1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota

1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota

1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota

1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota

3 (tiga) atau 5(lima) orang Anggota

BAB X

BADAN-BADAN LAIN

Pasal 34

1)      Badan-badan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perlu diatur dengan Peraturan Organisasi

2)      Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat adhock dan dibentuk atas keputusan rapat pleno pengurus

3)      Pembentukan Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal ini wajib disyahkan melalui Surat Keputusan Pengurus.

BAB XI

KEKAYAAN

Pasal 35

Kekayaan organisasi dapat berasal dari:

a.       Uang Pangkal

b.      Uang Iuran

c.       Hibah dan Sumbangan

d.      Usaha-usaha lain yang syah dan tidak mengikat

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional

Pasal 37

Perubahan Organisasi

1)      Pembubaran organisasi hanya bisa dilakukan melalui suatu Musyawarah Nasional

Khusus untuk itu

2)      Dalam hal ini organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga sosial atau Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Peraturan-peraturan dan badan- badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

Penutup

1)      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah

 Tangga dan Peraturan Organisasi Sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

2)      Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

	Ditetapkan di: Balikpapan Pada tanggal: 29 Mei 2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1)      Yang dimaksud Perawat adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dibidang keperawatan dan dinyatakan lulus, yang program pendidikannya telah disyahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

2)      Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menamakan dirinya SMK Perawat

Medis tidak diakui sebagai perawat.

3)      Yang dimaksud Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian internaldari pelayanan kesehatan, yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual yang komprehensif, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan atau mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Persyaratan Anggota

1)      Anggota Biasa:

a)      Warga Negara Indonesia

b)      Lulus pendidikan formal dibidang keperawatan yang telah disyahkan oleh Pemerintah RI.

c)      Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada pengurus Kab/ Kota atau Komisariat

d)      Mengisi dan Menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan menaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PPNI

e)      Bersebia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan/ Himpunan yang bernaung dibawah PPNI.

2)      Anggota Khusus:

a)      Perawat warga asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Pemerintah R.I dan telah mengikuti proses adaptasi. Untuk Ketentuan adaptasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

b)      Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada pengurus Kota/Kab atau Komisariat

c)      Mengisi dan menandatangani sureat persetujuan mengikuti dan menaati AD/ ART PPNI

d)      Aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI atau Ikatan/ Himpunan yang bernaung dibawah PPNI

3)      Anggota Kehormatan:

Mereka yang bukan perawat, tapi telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan

dan atau organisasi PPNI

Pasal 3

Tata Cara Penerimaan Anggota

1)      Anggota Biasa dan Khusus

a)      Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPNI di Sekretariat Pengurus Kabupaten/Kota dan atau Pengurus Komisariat dan atau Pengurus PPNI Perwakilan Luar Negri

b)      Mengisi dan menandatangani: formulir pendaftaran anggota, formulir kesediaan mengikuti kegiatan PPNI dan menaati AD/ ART PPNI serta formulir kesediaan menaati KodeEtik Perawat Indonesia

c)      Pengurus Kab/ Kota dan atau Pengurus PPNI Perwakilan Luar Negeri dapat menerima calon anggota tersebut apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diperlukan

d)      Pengurus Kab/ Kota dan atau Pengurus PPNI Perwakilan Luar Negri mengusulkan diterbitkannya Nomor Induk Anggota dan kartu anggota bagi anggota yang telah diterima kepada Pengurus Pusat

2)      Anggota Kehormatan

a)      Diusulkan oleh pengurus Kota/ Kab dengan persetujuan Pengurus Propinsi kepada Pengurus Pusat dan wajib dilengkapi dengan data pendukung bahwa yang berjasa bagi Profesi Keperawatan dan atau PPNI

b)      Pengurus Pusat mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas usulan calon anggota kehormatan yang diusulkan Pengurus Kab/ Kota yang telah dilengkapi lembar persetujuan dari Pengurus Propinsi

c)      Dalam rapat Pleno Pengurus Pusat dapat menerima atau menolak usulan tersebut

d)      Apabila usulan diterima, maka Pegurus Pusat wajib mengundang calon anggota kehormatan tersebut untuk mengikuti acara pengesahan dalam forum Munas dan atau Rakernas

e)      Kepada Anggota kehormatan yang telah disyahkan dan diberikan nomor induk Anggota Kehormatan Dan Kartu Anggota kehormatan oleh Pengurus Pusat

Pasal 4

Kewajiban Anggota

1)      Menjunjung tinggi, menaati dan mengamalkan Sumpah perawat, Kode Etik Keperawatan Indonesia,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan serta Keputusan PPNI.

2)      Membayar uang pangkal dan iuran bulanan, kecuali anggota kehormatan

3)      Menghadiri rapat-rapat atas undangan Pengurus Organisasi

Pasal 5

Hak Anggota

1)      Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi,memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi

2)      Anggota khusus dan anggota kehormatan berhak untuk mengajukan pendapat usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, tapi tidak berhak dipilih.

3)      Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan yang diselenggarakan organisasi sesuai program dan kemampuan organisasi serta memenuhi persyaratan

4)      Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi, apabila memenuhi:

a)      Ketentuan organisasi

b)      AD/ ART

c)      Kode Etik Keperawatan Indonesia

d)      Standar Kompetensi

e)      Standar Praktik

f)       Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti/ hilang keanggotaanya apabila:

a.       Meninggal dunia

b.      Permintaan sendiri secara tertulis, setelah melakukan konsultasi dengan pengurus Kab/ Kota yang membidangi organisasi

c.       Diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Pertimbangan dan atau Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Setempat setelah terbukti berbuat hal-hal yang merugikan organisasi.

Pasal 7

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1)      Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus Kab/ Kota dimana ia terdaftar, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengurus Kab/ Kota yang membidangi organisasi dan dianjurkan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

2)      Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Kab/ Kota setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Pengurus Propinsi dan Pengurus Pusat.

3)      Paling lama 6(enam) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara Pengurus Kab/Kota dapat merehabilitasi kembali atau mengusulkan pemberhentian tetap dengan persetujuan Pengurus Propinsi kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan, apabila tidak menunjukkan perubahan kearah perbaikan

4)      Dalam kondisi luar biasa yang mengancam organisasi, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, kemudian memberitahukan kepada Pengurus Propinsi dan Pengurus Kab/ Kota.

Pasal 8

Pembelaan

1)      Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri dihadapan rapat pleno pengurus Kota/ Kab

2)      Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian tetap dapat mengajukan pembelaannya pada Musyawarah Propinsi (MUSPROP) atau Musyawarah Nasional (MUNAS)

3)      Keputusan Musyawarah Propinsi (MUSPROP) atau Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tetap tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut memenuhi quorum yakni didukung sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Musyawarah Propinsi (MUSPROP) atau Musyawarah Nasional (MUNAS).

Pasal 9

Pengkaderan

a)      Untuk kesinambungan upaya organisasi perlu dibina kader-kader kepemimpinan PPNI

b)      Kader- kader yang akan dipromosikan telah disaring dengan criteria:

a)      Memiliki prestasi dedikasi dan loyal terhadap PPNI

b)      Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalaman dalam kepemimpinan organisasi keperawatan

c)      Telah melalui proses pendidikan dan atau pelatihan khusus untuk itu

d)      Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela

e)      Ketentuan terkait pengkaderan dapat diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ART PPNI.

Pasal 10

Sanksi

1)      Bagi anggota yang tidak melaksankan kewajiban organisasi dapat diberikan sanksi

2)      Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih lanjut melalui peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat

3)      Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa:

a)      Teguran lisan

b)      Teguran tertulis

c)      Penghentian sementaradari keanggotaan

d)      Penghentian permanen dari keanggotaan

Pasal 11

Kartu Anggota

1)      Kartu anggota dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus kab/kota

2)      Nomor induk anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai kodifikasi KTA

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 12

Musyawarah Nasional

1)      Status:

a)      Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat (MUNAS) merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat nasional

b)      MUNAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut panitia MUNAS yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

c)      Panitia MUNAS terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organising Commity (OC)

d)      Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu MUNAS luar biasa atas usul sekurang kurangnya 3 (Tiga) Pengurus Propinsi dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Propinsi yang ada.

e)      Munas dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

2)      Kewenangan

a)      Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib MUNAS

b)      Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUNAS

c)      Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja organisasi dan pernyataan sikap.

d)      Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan hasil MUNAS sebelumnya, apabila pertanggung jawaban Pengurus pusat selesai maka pengurus pusat dinyatakan demisioner dan selanjutnya Pengurus Pusat mempunyai status anggota biasa.

e)      Memilih dan melantik Ketua Umum terpilih

f)       Menunjuk Ketua Terpilih sebagai Ketua Tim Formatur

g)      Memilih Anggota Tim Formatur

h)      Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI secara otimatis Tim Fofmatur dinyatakan bubar.

i)        Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk melantik pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat dan badan Ikatan/Himpunan PPNI yang baru.

j)        Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat

k)      Menetapkan tempat MUNAS berikutnya

3)      Pedoman Umum MUNAS

a.       Munas diselenggarakan oleh pengurus Pusat melalui Panitia MUNAS yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat

b.      Tempat Pelaksanaan MUNAS ditetapkan pada MUNAS sebelunnya

c.       Panitia Pelaksana MUNAS bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan MUNAS

d.      Peserta MUNAS

                          i.      Utusan, terdiri dari:

a)                                                                              Utusan Pengurus Pusat 5 (lima) orang

b)                                                                              Utusan Pengurus Propinsi 3 (tiga) orang

c)                                                                              Utusan Pengurus Kab/ kota 3 (tiga) orang

d)                                                                              Utusan Dewan Pertimbangan 1 (satu) orang

e)                                                                              Utusan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan 1 (satu) orang

f)                                                                               Utusan Kolegium, ikatan dan himpunan masing-masing 1 (satu) orang

                        ii.      Sebagai utusan wajib dibuktikan dengan surat tugas/ mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya

                      iii.      Peninjau adalah Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi, Pengurus Kab/ kota, Pengurus Komisariat, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, Pengurus Ikatan/ Himpunan diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri MUNAS.

e.       MUNAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah propinsi dan jumlah Kab/Kota yang hadir

f.       MUNAS, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lama 3 bulan, dan setelah itu MUNAS dianggap sah dengan peserta MUNAS yang hadir

g.       Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja

h.      Sidang Paripurna MUNAS dipimpin oleh Pimpinan MUNAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan 2 orang anggota. Kecuali siding paripurna pengesahan quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan MUNAS dipimpin setelah Steering Commity.

i.        Tempat penyelenggaraan MUNAS ditetapkan pada MUNAS sebelumnya

j.        Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam Tata Tertib MUNAS.

Pasal 13

Musyawarah Propinsi

1)      Status:

a.       Musyawarah Propinsi selanjutnya disingkat MUSPROP merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Propinsi

b.      MUSPROP diselenggarakan setiap 5 tahun sekali oleh pengurus Propinsi melalui badan khusus yang disebut panitia MUSPROP, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pengurus Propinsi

c.       Panitia MUSPROP terdiri dari Steering Conmmity (SC) dan Organising Commity (OC)

d.      Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu waktu Musyawarah Propinsi Luar Biasa, atas usul sekurang kurangnya 3 pengurus kab/kota dan disetujui 2/3 dari jumlah pengurus kab/ kota yang ada di Propinsi tersebut.

e.       MUSPROP dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

2)      Kewenangan

a.       Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib MUSPROP

b.      Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSPROP

c.       Menilai pertanggungjawaban Pengurus Propinsi mengenai amanat yang diberikan oleh MUSPROP sebelumnya, apabila pertanggung jawaban pengurus Propinsi selesai maka Pemgurus Propinsi dinyatakan demisioner dan selanjutnya pengurus Propinsi mempunyai status anggota biasa

d.      Memilih Ketua Pengurus Propinsi yang selanjutnya Ketua Pengurus Propinsi dilantik oleh Ketua Umum atau Pengurus Pusaat PPNI yang diberi mandat

e.       Menunjuk Ketua Pengurus Propinsi terpilih sebagai ketua Tim Formatur

f.       Memilih Anggota Tim Formatur Propinsi

g.       Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusun personil pengurus Propinsi, Dewan Pertimbangan Propinsi, dan setelah terbentuk kepengurusan lengkap orsanisasi PPNI Propinsi secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar

h.      Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk mengusulkan personel pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Propinsi kepada MKEP Pusat

i.        Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Propinsi terpilih untuk melantik Pengurus Propinsi, Dewan Pertimbangan Propinsi, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Propinsi.

j.        Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Propinsi

3)      Pedoman Umum MUSPROP

a.       MUSPROP diselenggarakan oleh Pengurus Propinsi melalui Panitia Pelaksana MUSPROP yang diangkat oleh Pengurus Propinsi

b.      Tempat pelaksanaan MUSPROP ditetapkan pada MUSPROP sebelumnya

c.       Panitia Pelaksana MUSPROP bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan MUSPROP

d.      Peserta MUSPROP terdiri dari:

i. Utusan:

1)      Utusan Pengurus Propinsi 3 (tiga) orang

2)      Pengurus Kab/Kota 3 orang

3)      Dewan Pertimbangan dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan masing- masing 1 (satu) orang

4)      Kolegium, Ikatan dan Himpunan masing-masing 1 (satu) orang

Sebagai Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utisan dari organisasi yang diwakilinya

ii. Peninjau adalah Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi, Pengurus Kab/Kota Pengurus Komisariat, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, Pengurus Ikatan/Himpunan diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri MUSPROP

e.       MUSPROP sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Propinsi dan jumlah utusan MUSPROP, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu MUSPROP dianggap sah dengan peserta MUSPROP yang hadir

f.       Utusan dengan mandat tertulis mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja

g.       MUSPROP dipimpin Pimpinan MUSPROP yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Kecuali sidang paripurna pengesahan quorum, jadwal acara tata tertib pemilihan Pimpinan MUSPROP dipimpin oleh Steering Commite.

h.      Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam tata tertib MUSPROP.

Pasal 14

Musyawarah Kab/Kota

1)      Status:

a.       Musyawarah Kab/ kota selanjutnya disingkat MUSKAB/ MUSKOT merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Kab/Kota

b.      MUSKAB/ MUSKOT diselenggarakan setiap 5 tahun sekali oleh pengurus Kab/Kota melalui badan khusus yang disebut panitia MUSKAB/MUSKOT, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pengurus Kab/ Kota

c.       Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Musyawarah Kab/ Kota

Luar Biasa ditingkat Kab/ Kota, atas usul sekurang kurangnya 3 (tiga) Pengurus Komisariat dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Komisariat dibawah pengurus Kab/ Kota tersebut.

d.      MUSKAB/ MUSKOT dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

2)      Kewenangan

a.       Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib MUSKAB/ MUSKOT

b.      Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSKAB/ MUSKOT

c.       Menilai pertanggungjawaban Pengurus Kab/Kota mengenai amanat yang diberikan oleh MUSKAB sebelumnya, apabila pertanggungjawaban pengurus Kab/ Kota selesai, maka Pengurus Kab/ Kota dinyatakan demisioner dan selanjutnya pengurus Kab/ Kota mempunyai status anggota biasa.

d.      Memilih Ketua Pengurus Kab/ Kota yang selanjutnya Ketua Pengurus Kab/ Kota dilantik oleh Pengurus Propinsi atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI

e.       Menunjuk Ketua Pengurus Kab/ Kota terpilih sebagai ketua Tim Formatur

f.       Memilih Anggota Tim Formatur

g.       Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusun personil pengurus Kab/Kota, Dewan Pertimbangan Kab/ Kota, dan setelah terbentuk kepengurusan lengkap maka secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar

h.      Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Kab/ Kota terpilih untuk melantik Pengurus Kab/ Kota, Dewan Pertimbangan Kab/ kota

i.        Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Kab/Kota

3)      Pedoman Umum MUSKAB/ MUSKOT

a.       MUSKAB/ MUSKOT diselenggarakan oleh Pengurus Kab/ Kota melalui Panitia Pelaksana MUSKAB/ MUSKOT yang diangkat oleh Pengurus Kab/ kota

b.      Tempat pelaksanaan MUSKAB/ MUSKOT ditetapkan pada MUSKAB/ MUSKOT sebelumnya

c.       Panitia Pelaksana MUSKAB/ MUSKOT bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan MUSKAB/ MUSKOT

d.      Peserta MUSKAB/ MUSKOT terdiri dari:

                          i.      Utusan:

a) Utusan Pengurus Kab/ Kota 3 orang

b) Dewan Pertimbangan 1 orang

c) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan masing- masing 1 orang

d) Pengurus Komisariat 3 orang

Sebagai Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya

                        ii.      Peninjau adalah Pengurus Propinsi, Pengurus Kab/ Kota, Pengurus Komisariat, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Ikatan/Himpunan diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri MUSKAB/ MUSKOT

e.       MUSKAB/ MUSKOT sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Pengurus Komisariat dibawah Pengurus Kab/ Kota yang bersangkutan, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu MUSKAB/MUSKOT dianggap sah dengan peserta MUSKAB/MUSKOT yang hadir

f.       Utusan dengan mandat tertulis mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja

g.       MUSKAB/MUSKOT dipimpin Pimpinan MUSKAB/ MUSKOT yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Kecuali sidang paripurna pengesahan quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan MUSKAB/ MUSKOT dipimpin oleh Steering Commite

h.      Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam tata tertib MUSKAB/ MUSKOT.

Pasal 15

Rapat Kerja Nasional

1)      Status:

a.       Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja pengurus Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi dan dapat pula diikuti oleh Pengurus Kab/ Kota.

b.      RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan

c.       Dalam keadaan luar biasa RAKERNAS dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Propinsi dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya setengah jumlah Pengurus Propinsi yang ada.

2)      Kewenangan:

a.       Menilai pelaksanaan program kerja MUNAS, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya

b.      Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi

c.       Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada MUNAS yang akan datang

d.      Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh

  pengurus dan anggota PPNI

3)      Tata Tertib Rapat Kerja Nasional

a.       RAKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dengan Panitia Pelaksana Pengurus Propinsi yang ditunjuk

b.      Panitia pelaksana RAKERNAS bertanggungjawab mengenai teknis penyelenggaraan RAKERNAS

c.       RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi, Dewan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Indonesia, Pengurus Ikatan/Himpunan dan badan khusus, peninjau dan undangan yang diundang Pengurus Pusat

d.      RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Pusat

e.       Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 16

Rapat Kerja Propinsi

1)      Status:

a.       Rapat Kerja Propinsi disingkat RAKERPROP adalah rapat kerja Pengurus Propinsi yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi dan utusan Pengurus Kab/Kota dan dapat pula diikuti oleh Pengurus Komisariat

b.      RAKERPROP diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan

c.       Dalam keadaan luar biasa RAKERPROP dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul Pengurus Propinsi atau Pengurus Kab/Kota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah Pengurus Kab/Kota yang ada di Propinsi tersebut.

2)      Kewenangan

a.       Menilai pelaksanaan program kerja amanat MUSPROP, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya

b.      Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi

c.       Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada MUSPROP yang akan datAng

3)      Tata Tertib Rapat Kerja Propinsi:

a.       RAKERPROP diselenggarakan oleh Pengurus Propinsi dengan Panitia Pelaksana Pengurus Kab/ Kota yang ditunjuk

b.      Panitia pelaksana RAKERPROP bertanggungjawab mengenai teknik penyelenggaraan RAKERPROP

c.       RAKERPROP dihadiri oleh Pengurus Propinsi, Dewan Pertimbangan Propinsi, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Indonesia, Pengurus Kab/ Kota, Pengurus Ikatan/Himpunan dan badan khusus, peninjau dan undangan yang diundang Pengurus Propinsi

d.      RAKERPROP dipimpin oleh Pengurus Propinsi

e.       Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 17

Rapat Kerja Kab/Kota

1)        Status:

a.    Rapat Kerja Kab/ Kota disingkat RAKERKOT/ RAKERCAB adalah rapat kerja Pengurus Kab/ Kota yang dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat dan Pengurus Ikatan/ Himpunan

b.    RAKERKOT/RAKERCAB diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan

c.    Dalam keadaan luar biasa RAKERKOT/ RAKERCAB dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul Pengurus Komisariat dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya setengah jumlah Pengurus Komisariat yang ada

2)        Kewenangan

a.                             Menilai pelaksanaan program kerja amanat MUSKAB/MUSKOT

b.    Menyempurnakan dan memperbaiki program kerja untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya

c.    Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi

d.    Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada RAKERKOT/ RAKERCAB dan atau usulan RAKERKOT/ RAKERCAB yang akan dating

3)        Tata Tertib Rapat Kerja Kab/ Kota

a.    RAKERKOT/ RAKERCAB diselenggarakan oleh Pengurus Kab/ Kota dengan Panitia Pelaksana Pengurus Komisariat yang ditunjuk yang ditunjuk Pengurus Kab/ Kota

b.    Panitia Pelaksana RAKERKOT/ RAKERCAB bertanggungjawab mengenai teknis penyelenggaraan rapat kerja Pengurus Kab/Kota

c.    RAKERKOT/ RAKERCAB dihadiri oleh utusan Pengurus Kab/Kota, Pengurus Komisariat, Ikatan/Himpunan

d.    Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri,selama tidak bertentangan dengan AD/ ART.

Pasal 18

Musyawarah Anggota

1)        Status:

a.    Musyawarah Anggota adalah pelaksanaan kedaulatan tertinggi ditingkat komisariat yang dihadiri pengurus dan anggota Komisariat, Pengurus Kab/Kota serta undangan yang diundang oleh Pengurus Komisariat

b.    Musyawarah Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun

c.    Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Anggota dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul Pengurus Komisariat dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya setengah jumlah anggota Komisariat tersebut

2)        Kewenangan

a.    Menetapkan dan menilai pelaksanaan program kerja Pengurus Komisariat serta memperbaiki program kerja untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan

b.    Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi

c.    Memilih Pengurus Komisariat

d.    Menjabarkan program kerja komisariat sebagai pelaksanaan dari program kerja hasil MUSKAB/ MUSKOT

3)        Pedoman Musyawarah Anggota

a.                             Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat

b.    Musyawarah Anggota dihadiri oleh utusan Pengurus Kab/Kota serta seluruh Pengurus Komisariat dan anggota komisariat tersebut

c.    Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 19

Susunan Organisasi

1)        Pengurus Pusat meliputi seluruh Propinsi Indonesia dan berkedudukan di IbuKota Negara Republik Indonesia

2)        Pengurus Propinsi meliputi Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus Ibu Kota dan berkedudukan di ibukota Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus Ibu Kota

3)        Pengurus Kab/ Kota, meliputi Propinsi Kab/ Kota dan berkedudukan di ibukota Kab/Kota

4)        Pengurus Komisariat,  merupakan perwakilan dari Pengurus Kab/Kota pada institusi tertentu yang memiliki anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 20

Pengurus Pusat

1)        Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno

2)        Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara

3)        Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Departemen serta Anggota Departemen

4)        Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari:

o                  Ketua Umum

§  Ketua I	:	Membidangi Departemen Organisasi, Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Politik serta Departemen Pengembangan kerjasama Dalam dan Luar Negeri
§  Ketua II	:	Membidangi Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Pelayanan Keperawatan serta Departemen Kesejahteraan

o                  Sekretaris Jenderal

§  Sekretaris I

§  Sekretaris II

o                  Bendahara Umum

§  Bendahara I

§  Bendahara II

o                  Ketua Departemen

§  Ketua Departemen Organisasi

§  Ketua Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Politik

§  Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan

§  Ketua Departemen Pelayanan

§  Ketua Departemen Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

§  Ketua Departemen Kesejahteraan

o                  Anggota-anggota Departemen

§  Dua anggota Departemen organisasi

§  Dua anggota Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Politik

§  Dua anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan

§  Dua anggota Departemen Pelayanan

§  Dua anggota Departemen Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

§  Dua anggota Departemen Kesejahteraan

Pasal 21

Pengurus Propinsi

1)        Pengurus Propinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno

2)        Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara

3)        Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Bidang serta Anggota Bidang

4)        Komposisi Pengurus Propinsi terdiri dari:

o                  Ketua

§  Wakil Ketua I	:	Membidangi Bidang Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan  Politik dan Bidang Pengembangan Kerjasama dan Humas
§  Wakil Ketua II	:	Membidangi Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Pelayanan Keperawatan serta Departemen Kesejahteraan

o                  Sekretaris

§  Wakil Sekretaris I

§  Wakil Sekretaris II

o                  Bendahara

§  Wakil Bendahara I

§  Wakil Bendahara II

o                  Ketua – ketua Bidang

§  Ketua Bidang Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan Politik

§  Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan

§  Ketua Bidang Pelayanan

§  Ketua Bidang Pengembangan Kerjasama dan Humas

§  Ketua Bidang Kesejahteraan

o                  Anggota-anggota Bidang

§  Dua orang anggota Bidang Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan Politik

§  Dua orang anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan

§  Dua orang anggota Bidang Pelayanan

§  Dua orang anggota Bidang Pengembangan Kerjasama dan Humas

§  Dua orang anggota Bidang Kesejahteraan

Pasal 22

Pengurus Kab/Kota

1)        Pengurus Kab/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno

2)        Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara

3)        Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Divisi serta Anggota Divisi

4)        Komposisi Pengurus Kab/Kota terdiri dari:

o                  Ketua

§  Wakil Ketua I	:	Membidangi Divisi Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan Politik dan Divisi Pengembangan kerjasama dan Humas
§  Wakil Ketua II	:	Membidangi Divisi pendikan dan Pelatihan, Divisi Pelayanan Keperawatan serta Divisi Kesejahteraan

o                  Sekretaris

§  Wakil Sekretaris I

§  Wakil Sekretaris II

o                  Bendahara

§  Wakil Bendahara I

§  Wakil Bendahara II

o                  Ketua – ketua Divisi

§  Ketua Divisi Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan Politik

§  Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan

§  Ketua Divisi Pelayanan

§  Ketua Divisi Pengembangan Kerjasama dan Humas

§  Ketua Divisi Kesejahteraan

o                  Anggota-anggota Divisi

§  Dua orang anggota Divisi Organisasi, Hukum, dan Pemberdayaan Politik

§  Dua orang anggota Divisi Pendidikan dan Pelatihan

§  Dua orang anggota Divisi Pelayanan

§  Dua orang anggota Divisi Pengembangan Kerjasama dan Humas

§  Dua orang anggota Divisi Kesejahteraan

Pasal 23

Pengurus Komisariat

1)        Pengurus Komisariat merupakan perwakilan dari Pengurus Kab/Kota pada intitusi tertentu yang anggotanya sekurang-kurangnya 25 orang.

2)        Pengurus komisariat PPNI terdiri dari :

o                  Ketua

o                  Sekretaris dan Wakil Sekretaris

o                  Bendahara dan Wakil Bendahara

o                  Seksi – seksi:

§   Seksi Organisasi dan Hukum

§   Seksi Pendidikan dan Pelatihan

§   Seksi Pelayanan

§   Seksi Pengembangan, Kerjasama, dan Humas

§   Seksi Kesejahteraan Anggota

Pasal 24

Syarat Pengurus Organisasi

1)        Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai kepribadian yang baik, berprestasi, dedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PPNI.

2)        Mampu bekerjasama secara kolektif, mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan PPNI dalam pelayanan keperawatan profesional dalam menjunjung pelayanan kesehatan khususnya dan Pengembangan Nasional umumnya.

3)        Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi

4)        Sanggup bekerja aktif dalam organisasi

Pasal 25

Penggantian Pengurus Antar Waktu

1)        Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan dimungkinkan karena ada pengurus:

a.                             Meninggal dunia

b.                            Berhenti atas permintaan sendiri

c.    Pindah ketempat lain yang memgakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu 6 bulan

d.    Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dinilai oleh rapat pleno pengurus diberhentikan

2)        Kewenangan pemberhentian pengurus sesuai ayat (1) butir “d” diatur sebagai berikut:

a.       Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat pleno Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat

b.      Pengurus Propinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan hasil Rapat Pleno Pengurus Propinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Propinsi

c.       Pengurus Kab/Kota dilakukan oleh Pengurus Propinsi atas usulan hasil Rapat Pleno Pengurus Kab/Kota setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kab/Kota

d.      Pengurus Komosariat dilakukan oleh Pengurus Kab/Kota atas usulan hasil Rapat Pengurus Komosariat

e.       Untuk Pengurus Ikatan/ Himpunan oleh Rapat Pleno Ikatan/ Himpunan dan atas pertimbangan Pengurus PPNI sesuai tingkat kepengurusan organisasi.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 26

1)      Besarnya uang pangkal dan uang iuran keanggotaan ditetapkan oleh MUNAS

2)      Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah )

3)      Iuran anggota sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ orang/ bulan.

4)      Pengalokasian uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai berikut :

a.                                                                                                 Pengurus Pusat sebesar 15%

b.                                                                                                Pengurus Propinsi sebesar 20%

c.                                                                                                 Pengurus Kab/ Kota sebesar 25%

d.                                                                                                Pengurus Komisariat 40%

5)      Iuran anggota ditambah iuran keanggotaan ICN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/anggota/ bulan dan disetorkan langsung oleh Pengurus Komisariat kepada Pengurus Pusat melalui rekening bank

6)      Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain yang mengatasnamakan dan atau menggunakan nama PPNI antara lain:

a.                                           Pelaksana usaha yang bersangkutan 75%

b.                                          Free organisasi sebanyak 25% dengan rincian:

                          i.      Komisariat atau lokasi dimana badan usaha tersebut berada 10%

                        ii.      Pengurus Pusat, Propinsi dan Pengurus Kab/ Kota masing-masing 5%

7)      Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib didokumentasikan sesuai dengan system yang berlaku untuk organisasi nirlaba.

8)      Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib dipertangung jawabkan dalam forum MUNAS/ MUSPROP/ MUSKAB/ MUSKOT dan rapat organisasi.

9)      Mekanisme pembayaran secara rinci akan diatur dalam aturan organisasi.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

1)      Setiap anggota PPNI dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPNI

2)      Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPNI ini diputuskan oleh Pengurus Pusat.

3)      Hal- hal yang belum diatur dalam Anggran Rumah Tangga PPNI ini dimuat didalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 29 Mei 2010